Dengan mengambil start di depan masjid Jami Malang pukul 09.30 WIB, aksi damai anti kekerasan ini bergerak menuju Balai Kota/ kantor DPRD Kota Malang. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya massa meneriakkan takbir mengagungkan kebesaran Allah. Mereka menyuarakan pentingnya tanggungjawab negara dalam masalah pendidikan rakyat saat ini dengan menghapus kapitalisasi pendidikan dan RUU BHP, serta meminta pendidikan murah bagi rakyat. Massa juga mengingatkan bahwa pendidikan itu milik semua orang, bukan segelintir orang saja yang hanya memiliki modal ataupun kekuasaan.
Para orator dari masing-masing elemen gerakan di depan gedung DPRD Kota Malang tak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap kapitalisasi pendidikan yang telah merenggut banyak hak rakyat untuk mengenyam pendidikan, serta menolak adanya RUU BHP. Apa yang mereka suarakan memang bukan tanpa alasan, sebab kapitalisasi pendidikan hanya menguntungkan sebagian kecil orang yang bermodal dan menjadi penghalang bagi rakyat kebanyakan untuk menikmati pendidikan. RUU BHP yang sudah diterapkan di beberapa kampus negeri justru menjadi penyakit baru bagi dunia pendidikan yang sudah lama sakit akibat sistem yang dipakai bukan berasal dari sistem yang benar, yakni sistem Islam. Sudah waktunya sistem pendidikan saat ini yang sudah lama bobrok ditinggalkan dan diganti dengan sistem pendidikan Islam sebagai solusi tuntas problem pendidikan saat ini. Hal inilah yang masih belum begitu disadari oleh sebagian besar masyarakat untuk mengupayakan perbaikan, hingga akhirnya beberapa elemen gerakan mahasiswa merasa perlu membongkar kebobrokan kapitalisasi pendidikan dan menyuarakan solusi tuntas untuk mengatasinya.
Pada dasarnya, semua elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi damai tersebut sepakat bahwa kapitalisasi pendidikan dan RUU BHP harus ditolak. Senada dengan hal itu, ketua umum Gema Pembebasan Malang, Andriys Ariesson HP, sekaligus koordinator lapangan aksi damai tersebut menegaskan penolakan terhadap kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam press release Gema Pembebasan Daerah Malang yang menyatakan bahwa (1) Menolak dengan tegas adanya rencana pemerintah melegalkan RUU BHP karena tidak memihak rakyat; (2) menuntut kepada pemerintah agar memberikan pendidikan murah dan berkualitas kepada rakyat dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan gratis!; (3) mengingatkan tugas pemerintah sebagai pelayan umat bukan sebagai penghisap darah rakyat; dan (4) kembali pada syariat Islam sebagai solusi cerdas untuk menyelesaikan persoalan umat. (najwa; www.syariahpublications.com)
1. Massa keluar dari halaman masjid Jami Malang berbelok melewati Alun-Alun. Deretan barisan cukup panjang.
2. Massa melewati pusat perbelanjaan Ramayana Malang.
3. Salah satu aktifis SMART yang sedang memeriksa barisan aksinya. SMART melakukan aksi bersamaan dengan aksi aliansi Gema Pembebasan Daerah Malang.
4. Iring-iringan massa aliansi telah beberapa meter dari DPRD Kota Malang. Mereka berbaris rapi. Tampak Catur Agung (perwakilan KAMMI), Andriys Ariesson HP (perwakilan Gema Pembebasan) dan Aulyo Putro (perwakilan HMI)
5. Andriys Ariesson HP, Koorlad Aksi, bersama beberapa perwakilan elemen maahsiswa sedang melayani pertanyaan wartawan.
6. BEM Se-Malang raya tak mau ketinggalan. Mereka melakukan aksi di saat hampir bersamaan dengan kedatangan massa aliansi Gema Pembebasan. Mereka aksi dengan semangat dan karakternya sendiri.
